Infopaser.id – Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Paser masih menghadapi kendala serius, khususnya terkait ketersediaan tenaga profesional. Keterbatasan jumlah ahli gizi dan akuntan menjadi tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Paser, Arthi Nithiyasari, menjelaskan bahwa keberadaan ahli gizi dan akuntan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bersifat wajib. Standar yang ditetapkan secara nasional mengharuskan setiap dapur memiliki pengawasan gizi yang ketat serta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Setiap dapur harus memiliki standar pengawasan gizi yang ketat serta akuntabilitas keuangan yang jelas sesuai regulasi pusat,” tegasnya, Kamis (15/1).
Kebutuhan tenaga profesional ini terbilang besar seiring rencana pembangunan sekitar 90 titik SPPG di seluruh wilayah Paser. Artinya, daerah membutuhkan sedikitnya 90 orang ahli gizi dan 90 orang akuntan agar operasional dapur dapat berjalan sesuai ketentuan.
Keterbatasan SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut turut mempengaruhi kesiapan para investor yang berminat membangun dan mengelola dapur MBG. Sebagai langkah awal, pihak pengelola dan investor membuka peluang rekrutmen secara luas, tidak hanya bagi tenaga lokal, tetapi juga dari luar Kabupaten Paser.
“Kami berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kebutuhan profesional ini, meskipun keputusan akhir rekrutmen tetap berada di tangan masing-masing pengelola dapur. Sejauh ini, sejumlah pelamar telah mendaftarkan diri, namun jumlahnya masih belum mencukupi kuota yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Paser bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas kendala SDM tersebut. Upaya ini dilakukan agar perluasan program MBG tidak mengalami penundaan berkepanjangan.
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dinilai penting untuk memastikan anak-anak dan pelajar mendapatkan asupan nutrisi yang layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah dalam menekan angka stunting, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
