Infopaser.id, 20 Oktober 2023 – Kucuran dana segar dari Bank Dunia sebesar US$20,9 juta atau Rp320 miliar yang diterima Pemprov Kaltim berkat pengelolaan emisi karbon lewat program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund, dana itu rupanya juga disalurkan ke beberapa daerah termasuk Pemkab Paser.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser Achmad Safari mengatakan Paser mendapat Rp6,3 miliar untuk pelaksanaan operasional dana karbon tersebut.
Dana itu akan disebarkan ke sejumlah OPD terkait di Paser yaitu DLH tentunya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak), Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (DPMD), Diskominfostaper, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan beberapa dinas lainnya.
“Untuk DLH, dana ini digunakan untuk penyediaan bantuan bibit tanaman, reklamasi di lahan-lahan yang terdegradasi, maupun pembinaan masyarakat,” kata Safari, Senin 16 Oktober 2023.
Safari mengatakan untuk desa yang terpilih penunjukannya langsung dari pemerintah provinsi. Kurang lebih sekitar 40 desa akan menerima, yang menunjuk dari Pemprov Kaltim dan penyalurannya juga langsung dari Pemprov. Jumlahnya yang akan dibagikan ke desa adalah sekitar Rp 19 miliar.
Pengawasan belanja dana karbon ini ada di bidang Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah. Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Setda Paser Amri Yulihardi mengatakan untuk penetapan desa yang menerima menunggu SK dari gubernur.
Setelah ada penetapan, baru lah tiap desa berproses menerima dana tersebut. Dana ini penggunaannya tidak harus habis di satu tahun anggaran, bisa dipakai lagi untuk tahun berikutnya.
Kegiatan lingkungan sejak 13 tahun lalu berupa program penurunan emisi karbon gas rumah kaca telah berbuah manis bagi Pemprov Kaltim.
Transfer dana yang diterima Kaltim senilai Rp 69,15 miliar sebagai pembayaran dimuka (down payment) pembagian senilai USD 20,9 juta dari total USD 110 juta sudah diterima sejak Maret 2023 ini.
Kompensasi dari pengurangan emisi karbon ini, Kaltim baru yang pertama di Indonesia di level Asia Pasifik mendapatkan insentif emisi karbon.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan ini buah dari upaya Pemprov dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan ini akan menjadi program yang berkelanjutan.
Pembagian dana karbon ini adalah Pemkot Balikpapan Rp 3,04 miliar, Pemkab Berau Rp 7,3 miliar, Pemkab Kutai Barat Rp 5,7 miliar, Pemkab Kutai Kartanegara Rp 4,1 miliar, Pemkab Kutai Timur Rp 6,8 miliar, Pemkab Mahakam Ulu Rp 4,5 miliar, Pemkab Paser Rp 6,3 miliar, dan Pemkab Penajam Paser Utara 3,2 miliar.
Sebanyak dua kota, yakni yakni Samarinda dan Bontang, berdasarkan penilaian Bank Dunia dan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mendapatkan dana.