Peredaran Minuman Beralkohol di Paser Kian Tak Terkendali, DPRD Siapkan Revisi Perda untuk Perketat Pengawasan

Infopaser.id – Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Paser kian marak dan dikhawatirkan tak lagi terkendali. Ironisnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan kontribusi pendapatan daerah dari aktivitas penjualannya.
Menanggapi hal itu, Sekretariat DPRD Paser menggelar diskusi naskah akademik sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas pada 2026. Salah satu Raperda yang menjadi fokus pembahasan adalah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Anggota DPRD Paser Zulfikar Yusliskatin menegaskan, pembahasan Raperda ini didasari semangat pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap peredaran minuman beralkohol di masyarakat.
“Negara atau daerah harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Kebebasan menjual sudah terlalu lama dibiarkan. Regulasi perlu diperbarui agar bisa dikontrol dan berdampak pada pendapatan asli daerah,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Zulfikar menekankan pentingnya kejelasan dalam penggolongan jenis minuman beralkohol, klasifikasinya, serta penerapan sanksi administratif yang lebih tegas. Dia juga menjelaskan, bahwa dasar hukum yang saat ini berlaku Perda Nomor 8 Tahun 2004 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.
“Revisi ini penting dari sisi filosofis dan sosiologis. Salah satunya, besaran denda akan ditingkatkan dari Rp50 juta menjadi Rp250 juta dan penegakan hukum akan melibatkan Satpol PP serta kepolisian,” jelasnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Paser, Muhammad Fadly. Ia menyebut peredaran minuman beralkohol di wilayah Paser sudah sangat memprihatinkan, bahkan antrean pembeli terlihat di sejumlah toko setiap akhir pekan.
“Peredaran alkohol di daerah ini luar biasa. Namun di sisi lain, kewenangan Satpol PP masih terbatas dalam penyidikan dan penindakan. Sanksi pidana tertinggi hanya tiga bulan kurungan atau denda Rp50 juta. Jika lebih dari itu, prosesnya harus diserahkan ke kejaksaan,” terangnya.
Melalui revisi Perda ini, DPRD Paser berharap pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol bisa dilakukan lebih ketat dengan mekanisme hukum yang jelas dan sanksi yang lebih tegas. Langkah ini diharapkan tak hanya menekan penyalahgunaan alkohol, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.






