Warga Batu Kajang Geram, Proyek Rehabilitasi Jembatan Batu Sopang Timbulkan Kekacauan Lalu Lintas
Infopaser.id – Proyek rehabilitasi Jembatan Batu Sopang di jalur dua Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, tengah menjadi sorotan publik. Warga menilai pekerjaan yang seharusnya membawa manfaat infrastruktur itu belum dikelola dengan baik sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lapangan.
Minimnya pengawasan di lapangan membuat kondisi lalu lintas di sekitar proyek menjadi semrawut dan berbahaya bagi pengguna jalan.
Ketua Masyarakat Batu Kajang, Arbain M. Noor, menilai situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Ia menyebut banyak kendaraan bertonase berat yang tetap melintas meski imbauan resmi telah membatasi muatan maksimum hanya 10 ton.
“Saat ini, lalu lintas di Jembatan Sungai Kandilo benar-benar semrawut. Ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Tanpa adanya kehadiran dan penindakan tegas dari petugas, ketentuan batas muatan ini seperti diabaikan begitu saja,” ujar Arbain melalui siaran pers pada Minggu (12/10/2025).
Arbain menegaskan pelanggaran tonase bukan hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga mengancam struktur jembatan yang tengah direhabilitasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperlambat progres pekerjaan yang kontraknya baru akan berakhir pada 31 Desember 2025.
Akibat tidak adanya pengawasan rutin di lokasi, sejumlah warga Batu Kajang terpaksa turun tangan menjadi relawan pengatur lalu lintas. Mereka berinisiatif mengurai kemacetan dan menjaga keselamatan pengendara di sekitar proyek. Namun, upaya sukarela itu diwarnai rasa frustrasi karena minimnya dukungan dari aparat.
“Kami menghargai anggota Polsek Batu Kajang yang sering terlihat di lokasi. Namun proyek sebesar ini juga membutuhkan kehadiran aktif dari Dinas Perhubungan dan instansi lainnya,” tegas Arbain.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan lembaga terkait segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan lalu lintas selama masa rehabilitasi jembatan.
“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ini menyangkut keamanan publik dan kelancaran pembangunan,” tambahnya.
