Persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih ditemukan di Kabupaten Paser. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pendataan penerima manfaat yang perlu terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Kondisi ekonomi setiap keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemutakhiran data dinilai penting agar bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima.
Anggota DPRD Paser Basri Mansyur menilai digitalisasi dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pemutakhiran data sekaligus pengawasan terhadap penyaluran bantuan.
“Perekonomian masyarakat terus berubah setiap tahun. Adanya digitalisasi ini sangat penting untuk pemutakhiran data (DTSEN) dan pengawasan agar masalah salah sasaran ini bisa kita selesaikan bersama,” kata Basri.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengguna riset dan inovasi bagi pendamping serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Paser di Hotel Kyriad Sadurengas, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama DPR RI tersebut mengangkat pemanfaatan inovasi digital untuk memperkuat pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk dalam mendukung perbaikan akurasi data penerima bantuan.
Namun, pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan pada persoalan pendataan. Kemampuan keluarga penerima PKH dalam memanfaatkan teknologi dan informasi digital juga menjadi perhatian. Keluarga penerima PKH bisa memanfaatkan akses digital untuk memperoleh informasi, mencari peluang kerja, hingga mengembangkan usaha yang dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Kabid Litbang Bappedalitbang Paser Sujono Cipto Trisno mengatakan riset dan inovasi daerah terus diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM serta penataan produk unggulan desa. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong penerima manfaat PKH untuk berkembang secara ekonomi.
“Memang kita akui untuk produk hasil riset di Paser masih di level nomor 1 dan 2 merangkak,” kata Sujono.
Dengan demikian, pemanfaatan digitalisasi dalam program PKH tidak hanya berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan. Penguatan literasi digital, akses terhadap informasi, hingga pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari upaya mendorong keluarga penerima manfaat agar semakin mandiri dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
